Login Member
Username
:
Password
:
Random Profil Guru dan TU

DIAH IRA RAHMAWATI, S.Pd.
NIK. 3321025301960005
Guru Matematika WajibMatematika Peminatan

Selengkapnya
Pendidik di MAN 2 adalah pendidik profesional, banyak diantaranya telah berpendidikan S2 dan beberapa yang lain sedang dalam proses S2 di perguruan tinggi Negeri ataupun Swasta. Diantara pendidik juga alumni dari pondok pesantren, yang siap membimbing siswa-siswi untuk mendalami kitab-kitab kuning dan menghafal kitab suci Al-Qur'an.
Konten Unggulan

Menu Sehat



Video lainnya
Banner Perguruan Tinggi
IAIN WalisongoUniversita Negeri SemarangIKIP PGRI SemarangUniversitas Diponegoro
Jajak Pendapat
Bagaimana menurut Anda tentang tampilan website ini ?
Bagus
Cukup
Kurang
Lihat

Menyiapkan Generasi Unggul Berakhlak Mulia

Tanggal : 10-12-2011 12:46, dibaca 148 kali.

Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Prof. DR. Mohammad Ali saat membacakan sambutan pada upcara memperingati Hari Pendidikan Nasional di halaman upacara Kementerian Agama Jl. Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.Setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Bagi Kementerian Agama (Kemenag), peringatan Hardiknas ini mempunyai makna penting lantaran institusi ini juga ikut memberikan andil sangat besar bagi suksesnya pembangunan pendidikan nasional. Pasalnya, Kemenag bertanggung jawab atas terselenggaranya tiga jenis pendidikan, yakni pendidikan agama di sekolah, pendidikan keagamaan, dan pendidikan umum berciri khas agama atau madrasah.

Keseriusan Kemenag dalam membangun bidang pendidikan tampak nyata terutama sejak Kabinet Indonesia Bersatu. Anggaran pendidikan yang dikelola Kemenag mengalami kenaikan sangat signifikan dan selalu menempati peringkat tertinggi dibanding anggaran untuk bidang-bidang lain. Jika pada tahun 2004 anggaran pendidikan di Kemenag masih sekitar Rp 5,9 triliun atau kurang lebih 55,5%, maka pada tahun 2009 melonjak menjadi sekitar Rp 26,7 triliun atau sekitar 87,3% dari seluruh anggaran Kemenag. Sebagian besar anggaran itu dikucurkan untuk penyelenggaraan pendidikan umum berciri khas agama (Islam) atau madrasah.

Tiga tipe pendidikan yang diselenggarakan Kemenag itu pada dasarnya diarahkan untuk membentuk anak-anak bangsa yang berakhlak mulia. Tanpa bangsa yang berakhlak mulia, tidak akan pernah terwujud negara yang berjaya, makmur dan sejahtera.

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Tipe pertama, pendidikan agama, adalah layanan pendidikan seluruh agama yang diberikan di satuan pendidikan umum atau sekolah yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Kemenag. Pendidikan agama diberikan sesuai dengan agama yang dianut siswa, yang bertujuan untuk membekali mereka agar lebih memahami ajaran agama yang dianutnya, dan lebih taat mengamalkannya.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, H. Bahrul Hayat, PhD, pendidikan agama di sekolah tidak diarahkan untuk menjadikan siswa sebagai ahli agama, tetapi menjadi penganut agama yang baik untuk kepentingan dirinya secara individual. Oleh karena itu, di sekolah ada guru agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan ke depan juga Kong Hu Cu.

Secara regulasi, posisi pendidikan agama dipertegas dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN). Pasal 35 ayat 2 menegaskan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat: (a) pendidikan Pancasila, (b) pendidikan agama, dan (c) pendidikan kewarganegaraan. Berikutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. Pasal 16 Ayat 2 berbunyi: “Siswa mempunyai hak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.” Ketentuan dalam PP Nomor 28 tahun 1990 tersebut kemudian disempurnakan lagi dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas). Pasal 12 Ayat 1 UU Sisdiknas menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Tipe kedua, pendidikan keagamaan, adalah layanan pendidikan yang diarahkan untuk mendorong siswa atau mahasiswa agar menguasai masalah keagamaan secara mendalam. “Mereka diharapkan menjadi ahli ilmu agama yang dianutnya sesuai dengan tingkatannya. Mereka diarahkan lebih intensif menguasai agama bukan hanya untuk kepentingan dirinya, tetapi juga menjadi rujukan bagi orang lain,” ujar Bahrul Hayat. Oleh karena itu, kurikulum yang diberikan pada pendidikan keagamaan adalah murni ilmu-ilmu agama. Namun dalam perkembangannya, ada pula pendidikan keagamaan yang melakukan diversifikasi dengan memberikan ilmu-ilmu umum sebagai penye-imbang, yang dikenal dengan nama pondok pesantren modern atau pesantren mu’adallah.

Anak yang mengenyam pendidikan keagamaan pada level pendidikan menengah, tentu tidak bisa diharapkan untuk menjadi ahli agama pada level tinggi. Jenis pendidikan keagamaan ini ada di semua agama, tapi yang paling banyak tentu agama Islam karena komunitasnya mencapai sekitar 87%.

Khusus pendidikan keagamaan Islam, hadir di Indonesia tidak lama setelah masuknya Islam, sebagai bagian untuk memenuhi kebutuhan bagi umat Islam sendiri. Pada awalnya, pendidikan keagamaan Islam diselenggarakan dalam bentuk layanan pendidikan informal di lingkungan keluarga, rumah-rumah penduduk, dan masjid atau surau. Seiring dengan pesatnya perkembangan Islam, pendidikan keagamaan juga merambah ke bentuk layanan pendidikan nonformal dalam bentuk pesantren dan madrasah diniyah. Pada pesantren, proses pembelajaran pada umumnya dilakukan dengan sistem berasrama (boarding). Sedangkan pada madrasah diniyah, pembelajaran dilakukan sore hari, yang pada umumnya murid-muridnya adalah anak-anak yang pada pagi hari mengenyam di pendidikan umum/sekolah.

Pada masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda beberapa kali mengeluarkan kebijakan yang mencoba memberangus keberadaan pendidikan keagamaan Islam, karena dianggap sebagai tempat persemaian bagi semangat antikolonialisme. “Namun upaya pemerintah kolonial itu tidak pernah berhasil, bahkan sebaliknya pondok pesantren dan madrasah diniyah justru semakin berkembang pesat dan menjadi pendidikan alternatif bagi masyarakat pribumi,” tandas Sekjen Kemenag.

Dalam perkembangan berikutnya setelah Indonesia merdeka, pergerakan pendidikan keagamaan juga masuk pada tataran layanan pendidikan formal. Di era Orde Baru, pendidikan keagamaan memperoleh pengakuan yang tertuang dalam Pasal 11 UU Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN). Kedudukan pendidikan keagamaan semakin kokoh dalam Pasal 15 dan Pasal 30 UU Nomor 20 tahun 2003 (UU Sisdiknas).

Selain sudah diakomodasi dalam UU Sisdiknas, kedudukan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan juga semakin kuat karena untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintah mengeluarkan ketentuan khusus, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Keluarnya beleid itu mengandung dua implikasi besar. Pertama, pengakuan penuh terhadap kedudukan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. “PP tersebut merekognisi atau mengakui eksistensi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang selama ini tidak dianggap sebagai satu bagian yang terintegrasi dari sistem pendidikan nasional,” ujar Bahrul Hayat.

Kedua, sebagai tindak lanjut setelah dua tipe pendidikan tersebut diakui, adalah bagaimana pemerintah memberikan bantuan anggaran yang memadai karena sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, agar program pengembangan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan bisa optimal. Pemerintah sekarang memang sudah memberikan bantuan, tapi masih sangat terbatas. “Kalau dulu pemerintah bisa berkata ke lembagalembaga pendidikan keagamaan Islam untuk dipersilahkan jalan sendiri, maka sekarang tidak bisa lagi,” ia menambahkan.

Madrasah

Kategori ketiga pendidikan yang dikelola Kementerian Agama adalah pendidikan umum berciri khas agama, yakni layanan pendidikan umum yang di dalamnya memasukkan tambahan materi khusus berupa mata pelajaran agama Islam dengan porsi yang cukup memadai. Jenis pendidikan ini hanya ada di agama Islam dan kita kenal dengan nama madrasah.

Secara harfiah, madrasah yang berasal dari bahasa Arab itu berarti sekolah. Kendati bermakna sekolah, karakteristik madrasah berbeda dengan sekolah. Jika di sekolah nilai-nilai agama Islam tidak menonjol, maka di madrasah nilai-nilai Islam itu menjadi dasar yang melandasi visi dan misinya. Secara kurikuler, materi yang diajarkan di sekolah dan madrasah sama persis, hanya di madrasah ditambah materi agama Islam yang lebih banyak.

Pada awalnya, madrasah hadir sebagai salah satu bentuk pendidikan keagamaan, yang khusus mengajarkan ilmu-ilmu agama dan diberikan pada sore atau malam hari, yang dikenal dengan nama madrasah diniyah. Pendirian madrasah diniyah oleh para pemuka Islam saat itu juga diniatkan sebagai wahana untuk mentransmisikan nilai-nilai Islam, sekaligus untuk merespon model sekolah Belanda saat itu yang tidak mengajarkan agama Islam.

Dalam perkembangannya, ada madrasah yang tetap pada posisinya sebagai madrasah diniyah, namun ada pula madrasah dalam pengertian sekolah yang didominasi ilmu-ilmu umum dengan tetap memberikan materi agama Islam yang cukup memadai. Kehadiran madrasah tipe kedua ini merupakan upaya untuk mensinergikan hal-hal positif yang ada di sekolah umum versi Belanda dan model pondok pesantren yang sudah berkembang jauh sebelumnya.

Perkembangan madrasah sebagai pendidikan alternatif selain sekolah semakin pesat setelah Indonesia merdeka. Sebagaimana sekolah, para pendiri madrasah juga membuat berjenjang mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara dengan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Bahkan di tingkat anak usia dini juga dibentuk Raudhatul Athfal (RA) yang setara dengan Taman Kanak-Kanak (TK).

Akan tetapi, sejak zaman kolonial hingga pertengahan tahun 1980-an pada era Orde Baru, penguasa pada saat itu tidak mengakui kedudukan madrasah yang sejajar dengan pendidikan umum. Meski demikian, masyarakat tidak peduli terhadap sikap negara dan terus gencar mendirikan madrasah sebagai respon atas ketidakpuasannya terhadap pendidikan umum yang dianggap sekuler, atau terlalu minim mengajarkan agama. Oleh karena itu, wajar jika sebagian besar (91,5%) madrasah yang ada sekarang adalah berstatus swasta.

Baru pada tahun 1990, pendidikan madrasah dimasukkan dalam PP Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, Pasal 4 ayat 3 berbunyi: “Sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah”.

Setelah berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2003 (Sisdiknas), kedudukan madrasah pararel dan sama persis dengan pendidikan umum. Akomodasi pendidikan madarasah yang setara dengan sekolah dalam UU Sisdiknas itu dituangkan dalam Pasal 17 (2), yang berbunyi: “Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat”. Selain itu, juga diatur dalam Pasal 18 (3), yang menyatakan bahwa pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Dengan demikian, secara regulasi pemerintah sebenarnya telah sangat kuat dalam menempatkan kepentingan pendidikan bagi umat Islam. Pendidikan keagamaannya diperkuat terus menerus, sementara pendidikan agama juga diintegrasi ke pendidikan umum. Pada sisi lain muncul pendidikan umum berciri khas agama, yang kedudukannya sama persis dengan sekolah.

Setelah terjadinya kesetaraan regulasi, implikasi selanjutnya adalah kesetaraan program dan anggaran. Tiga pilar pendidikan yang dikelola Kemenag itu tidak boleh lagi diperlakukan sebagai anak tiri sebagaimana terjadi pada masa lalu, baik dalam hal regulasi, program, maupun anggaran. Sebaliknya, harus dipandang sebagai bagian dari anak kandung bangsa yang ikut berperan besar bagi pembangunan pendidikan nasional, terutama dalam mewujudkan bangsa yang berakhak mulia.

Kontribusi Besar

Perlakuan yang setara terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola Kemenag, terutama madrasah dan pondok pesantren, antara lain karena lembaga-lembaga pendidikan tersebut telah sangat berjasa dalam membangun masyarakat sejak jauh sebelum Indonesia merdeka. Sebagaimana ditegaskan Menteri Agama Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si, dalam sejarah pendidikan Islam, madrasah dan pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam paling utama dan menunjukkan daya juang dan eksistensi yang kokoh hingga kini. “Kedua lembaga itu secara empiris telah memberikan kontribusi pengembangan dan pemberdayaan intelektual masyarakat Indonesia yang sangat besar. Banyak tokoh besar bangsa Indonesia adalah hasil dari produk kedua lembaga itu,” katanya.

Menteri Agama menegaskan, madrasah dan pondok pesantren telah menunjukkan kiprah nyata dalam pembangunan karakter bangsa, baik secara kelembagaan maupun secara personal bagi para alumninya. Dalam perkembangannya, kedua lembaga pendidikan itu mengalami transformasi kelembagaan. “Ini merupakan konsekuensi logis dari semakin besarnya perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap madrasah dan pondok pesantren,” tandasnya.

Secara regulasi, lanjut Menag, kini kedua lembaga pendidikan Islam itu telah memiliki pijakan yang kokoh melalui undang-undang dan peraturan lainnya. “Kondisi itu harus dimanfaatkan para pengelola madrasan dan pondok pesantren untuk mengoptimalkan fungsi lembaga tersebut” ujarnya. (SA). Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Prof. DR. Mohammad Ali saat membacakan sambutan pada upcara memperingati Hari Pendidikan Nasional di halaman upacara Kementerian Agama Jl. Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Ditulis kembali tanpa penambahan atau pengurangan dari majalah Ikhlas BERAMAL, Nomor 63 Tahun XIII Juni 2010



Pengirim : Admin
Kembali ke Atas
Artikel Lainnya :
Silahkan Isi Komentar dari tulisan artikel diatas
Nama
E-mail
Komentar

Kode Verifikasi
                

Komentar :

Pengirim : Djoko -  [Djokomartono@man2smg.sch.id]  Tanggal : 06/02/2012
Menjadi guru yang berakhlak mulia... untuk menciptakan peserta didik yang berkhlak mulia pula..
Amin..

Bisa ngga ya...???hehehe..


   Kembali ke Atas